JAKARTA, BERITAINDOTERBARU.COM – Di tengah upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi nasional, sejumlah kebijakan yang digulirkan justru terasa seperti pisau bermata dua bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Alih-alih memberikan angin segar, beberapa peraturan baru dinilai semakin menekan daya beli dan menyulitkan kehidupan rakyat kecil, mulai dari pedagang pasar hingga petani di pelosok desa.
Pencabutan Subsidi: Efek Domino yang Menghantam Dapur Rakyat
Salah satu kebijakan yang paling terasa dampaknya adalah penyesuaian atau pencabutan subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Pemerintah berdalih langkah ini diperlukan untuk mengurangi beban APBN dan mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, kenyataannya, efek domino dari kebijakan ini langsung menghantam sendi-sendi ekonomi masyarakat bawah.
Kenaikan harga BBM secara otomatis mengerek biaya transportasi dan logistik. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di pasar ikut meroket tajam. Bagi pedagang kecil, biaya operasional membengkak, sementara bagi konsumen, daya beli semakin tergerus. Ini adalah pukulan ganda yang membuat dapur rakyat semakin sulit untuk “ngebul”.
Keran Impor dan Nasib Petani Lokal yang Terancam
Di sektor pertanian, kebijakan membuka keran impor untuk komoditas pangan strategis seperti beras, gula, dan garam juga menjadi sorotan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Namun, kebijakan ini seringkali menjadi mimpi buruk bagi petani lokal.
“Saat panen raya tiba, harga jual gabah kami seringkali anjlok karena pasar dibanjiri beras impor. Biaya produksi terus naik, tapi harga jual tidak menentu. Bagaimana kami bisa sejahtera?” keluh seorang petani dari Jawa Tengah.
Gempuran produk impor yang lebih murah membuat produk petani lokal kalah bersaing. Alih-alih melindungi produsen dalam negeri, kebijakan ini justru memukul mundur sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi jutaan keluarga Indonesia.
Bantuan Sosial: Niat Baik yang Terkendala Data dan Implementasi
Pemerintah memang berupaya mengimbangi kebijakan yang tidak populis ini dengan program Bantuan Sosial (Bansos). Namun, niat baik ini seringkali terganjal oleh masalah klasik: data yang tidak akurat. Banyak warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar, sementara ada juga bantuan yang salah sasaran.
Implementasi di lapangan yang terkadang rumit dan birokratis membuat bantuan tersebut tidak efektif menjadi jaring pengaman sosial. Bansos yang seharusnya menjadi peredam gejolak ekonomi seringkali hanya menjadi solusi jangka pendek yang belum mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan.
Pada akhirnya, rakyat kecil menantikan kebijakan yang lebih berpihak dan solutif, bukan sekadar peraturan yang indah di atas kertas namun pahit dalam pelaksanaannya. Diperlukan evaluasi mendalam dan empati dari para pemangku kebijakan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Untuk analisis lebih lanjut mengenai dampak kebijakan subsidi terhadap masyarakat, Anda bisa membaca laporan dari media kredibel seperti Kompas.id yang seringkali menyajikan data mendalam.
