JAKARTA, BERITAINDOTERBARU.COM – Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh perbincangan panas yang menyulut emosi publik. Isunya adalah para pejabat negara dikabarkan mendapatkan keistimewaan berupa pembebasan pajak. Tentu saja, kabar ini menyebar cepat dan memicu kemarahan di kalangan masyarakat yang selalu patuh membayar pajak setiap tahunnya.
Akar Masalah: Benarkah Pejabat Sama Sekali Tidak Bayar Pajak?
Kabar yang beredar luas menyebutkan bahwa seluruh penghasilan pejabat negara tidak tersentuh pajak. Hal ini termasuk fasilitas yang mereka terima.
Tentu saja, kabar ini melukai hati rakyat kecil. Sebab, penghasilan mereka yang pas-pasan pun tetap dipotong untuk Pajak Penghasilan (PPh).
Namun, apakah faktanya demikian? Setelah ditelusuri lebih dalam, klaim bahwa pejabat “bebas pajak” sepenuhnya ternyata adalah sebuah kesalahpahaman. Pada dasarnya, gaji pokok dan tunjangan mereka tetap menjadi objek PPh Pasal 21. Aturan ini sama seperti yang berlaku untuk karyawan swasta. Bendahara negaralah yang memotong dan menyetorkan pajak tersebut.
Lalu, dari mana isu ini bermula? Ternyata, persoalan utamanya terletak pada fasilitas dan tunjangan dalam bentuk natura (kenikmatan). Contohnya seperti rumah dinas, mobil dinas, dan berbagai fasilitas lain. Secara historis, fasilitas semacam ini memang seringkali tidak dianggap sebagai objek pajak penghasilan bagi penerimanya.
Persepsi ketidakadilan ini semakin tajam ketika publik merasa banyak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, namun di sisi lain para pejabatnya justru menikmati fasilitas mewah yang seolah bebas dari beban pajak.
Suara Pakar dan Tuntutan Transparansi
Sejumlah pakar kebijakan publik dan perpajakan pun angkat bicara. Menurut mereka, persepsi publik yang muncul tidak bisa disalahkan begitu saja, meskipun pejabat tidak sepenuhnya bebas pajak. Hal ini karena ada celah dalam aturan yang berpotensi menciptakan jurang ketidakadilan.
“Meskipun gaji pokoknya kena pajak, fasilitas mewah seperti rumah dinas dan mobil yang nilainya miliaran rupiah namun tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak, jelas menciptakan rasa ketidakadilan yang dalam di mata publik. Ini soal transparansi dan fairness,” ujar seorang pengamat ekonomi.
Sebenarnya, pemerintah telah melakukan pembaruan melalui beberapa peraturan baru. Tujuannya adalah untuk membuat lebih banyak fasilitas natura menjadi objek pajak. Akan tetapi, sosialisasi yang minim dan persepsi yang sudah terlanjur terbentuk membuat isu ini terus menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, tuntutan publik kini menjadi sangat jelas. Pemerintah harus lebih transparan mengenai seluruh komponen penghasilan dan fasilitas yang diterima pejabat. Selain itu, perlakuan pajaknya juga harus diperjelas. Tanpa adanya keterbukaan, jangan salahkan rakyat jika terus menaruh curiga dan merasa diperlakukan tidak adil.
Untuk memahami lebih dalam mengenai aturan pajak penghasilan di Indonesia, Anda dapat mengunjungi laman resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai PPh.
