Mengungkap Pemicu Perang Kamboja dan Thailand: Sengketa Kuil Kuno yang Tak Kunjung Usai

Analisis Mendalam Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand

Akar Sejarah: Peta Kolonial dan Ambiguitas Perbatasan

Peta Annex I: Dokumen Pemicu Sengketa

Pemicu utama dari sengketa ini dapat dilacak kembali ke awal abad ke-20, pada masa kolonialisme Prancis di Indocina. Pada tahun 1904 dan 1907, sebuah komisi gabungan antara Siam (nama lama Thailand) dan Prancis dibentuk untuk menetapkan garis perbatasan. Komisi ini sepakat bahwa perbatasan akan mengikuti garis DAS (Daerah Aliran Sungai) alami di Pegunungan Dângrêk. Secara teori, air yang mengalir ke utara adalah milik Siam, dan yang mengalir ke selatan adalah milik Kamboja (yang saat itu merupakan protektorat Prancis).

Masalah muncul ketika Prancis menerbitkan serangkaian peta topografi, termasuk peta yang paling terkenal yang dikenal sebagai “Peta Annex I”. Peta ini, yang disusun oleh perwira Prancis, secara jelas menempatkan Kuil Preah Vihear di dalam wilayah Kamboja. Pihak Siam pada saat itu tidak secara resmi memprotes peta tersebut. Selama bertahun-tahun, peta ini diterima sebagai acuan, meskipun garisnya sedikit menyimpang dari prinsip garis DAS yang disepakati.

Sikap diam Thailand inilah yang kemudian menjadi bumerang. Selama puluhan tahun, Thailand tidak pernah mengajukan keberatan formal atas peta tersebut, bahkan pejabat Thailand sempat memintanya dari Prancis. Kealpaan ini di kemudian hari diinterpretasikan oleh Mahkamah Internasional sebagai bentuk penerimaan diam-diam (tacit acceptance) terhadap garis perbatasan yang tertera di peta.

Kuil Preah Vihear: Simbol Sakral di Jantung Sengketa

Makna Budaya dan Spiritualitas

Kuil Preah Vihear (atau Prasat Preah Vihear dalam bahasa Khmer, dan Prasat Khao Phra Wihan dalam bahasa Thai) bukanlah sekadar tumpukan batu kuno. Kuil ini adalah salah satu contoh terbaik arsitektur Kerajaan Khmer, dibangun antara abad ke-9 dan ke-12 untuk memuja dewa Siwa. Lokasinya yang dramatis di puncak tebing setinggi 525 meter memberikan pemandangan spektakuler ke dataran Kamboja, menjadikannya lokasi yang strategis secara militer dan sakral secara spiritual.

Bagi Kamboja, kuil ini adalah bukti puncak kejayaan Kekaisaran Khmer dan merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas nasional mereka. Bagi Thailand, kuil ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Kepemilikan atas kuil ini menjadi simbol supremasi budaya dan validasi sejarah.

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 1962

Sengketa ini memuncak pada tahun 1959 ketika Kamboja membawa kasus ini ke ICJ di Den Haag. Pada 15 Juni 1962, ICJ mengeluarkan putusan bersejarah yang memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja. Namun, putusan ini meninggalkan satu ambiguitas fatal: ICJ hanya memutuskan kedaulatan atas “kuil” itu sendiri, tidak secara eksplisit mendefinisikan area tanah di sekitarnya. Ambiguitas inilah yang menjadi benih dari konflik bersenjata di masa depan.

Faktor Pemicu Konflik Modern

Nasionalisme dan Politik Internal sebagai Bensin Konflik

Setelah putusan ICJ 1962, situasi relatif tenang, namun pemicu perang Kamboja dan Thailand di era modern lebih banyak didorong oleh politik domestik. Di Thailand, isu Preah Vihear menjadi komoditas politik yang empuk bagi kelompok ultra-nasionalis untuk menyerang pemerintah yang berkuasa dan memobilisasi massa.

Api kembali tersulut pada tahun 2008 ketika Kamboja berhasil mendaftarkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Langkah ini disambut dengan kemarahan besar di Thailand, memicu protes dan mendorong kedua negara menempatkan pasukan militer di perbatasan, yang akhirnya meledak menjadi serangkaian bentrokan bersenjata antara tahun 2008 dan 2011.

Dampak dan Jalan Menuju Resolusi

Konsekuensi dan Upaya Penyelesaian

Konflik perbatasan ini membawa dampak yang merugikan, mulai dari korban jiwa, kerusakan warisan budaya, hingga anjloknya hubungan diplomatik dan terganggunya perdagangan. Citra kedua negara sebagai anggota komunitas ASEAN yang damai pun tercoreng.

Pada tahun 2013, ICJ kembali mengeluarkan putusan yang memperjelas bahwa kedaulatan Kamboja mencakup seluruh tanjung (promontory) tempat kuil itu berada. Meskipun putusan ini memberikan kejelasan hukum, implementasinya di lapangan berjalan lambat dan penuh tantangan. Saat ini, situasi relatif tenang, namun demarkasi perbatasan permanen masih perlu dinegosiasikan.

Sebagai kesimpulan, pemicu perang Kamboja dan Thailand adalah pelajaran pahit tentang bagaimana sengketa sejarah dapat dengan mudah dibajak untuk kepentingan politik sesaat, dengan konsekuensi yang merusak bagi hubungan antarnegara dan perdamaian regional di kawasan Asia Tenggara.

---